Kurator Berita YPWIK 1 September 2026 17:59 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 820 Pendidikan 415 Tekno 556 Olahraga 1454 Ekonomi 3053 Kesehatan 420 Nasional 4440 Berita Daerah 668 Gaya Hidup 66 Luar Negeri 731 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Penuhi panggilan saksi, BPKH tegaskan komitmen dukung penegakan hukum
BN
Penuhi panggilan saksi, BPKH tegaskan komitmen dukung penegakan hukum

Penuhi panggilan saksi, BPKH tegaskan komitmen dukung penegakan hukum

28 Agustus 2026 00:27 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam mendukung penegakan hukum, utamanya perihal perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota...

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam mendukung penegakan hukum, utamanya perihal perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

“BPKH mendukung penuh proses penegakan hukum dan akan terus bersikap kooperatif kepada aparat penegak hukum,” ujar Fadlul Imansyah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa eks staf khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa tiga saksi.

Tiga saksi yang diperiksa

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Anggota DPR Bicara Pentingnya Kepastian Status Guru Non-ASN di 2027
BN
Anggota DPR Bicara Pentingnya Kepastian Status Guru Non-ASN di 2027

Anggota DPR Bicara Pentingnya Kepastian Status Guru Non-ASN di 2027

28 Agustus 2026 00:21 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan bahwa persoalan status kepegawaian guru non-ASN tidak boleh berhenti pada kebijakan transisi semata. Menurutnya, kepastian status guru berkaitan langs...

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan bahwa persoalan status kepegawaian guru non-ASN tidak boleh berhenti pada kebijakan transisi semata. Menurutnya, kepastian status guru berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan pendidikan.

"Masukan yang disampaikan teman-teman guru non-ASN sangat serius. Mereka bukan hanya sedang bicara tentang status kepegawaian, tetapi tentang kepastian hidup, masa depan keluarga, dan keberlanjutan pengabdian mereka sebagai pendidik," kata Nur kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kerumunan Massa di Lintasan Stasiun Jakarta, 9 KRL Terlambat
BN
Kerumunan Massa di Lintasan Stasiun Jakarta, 9 KRL Terlambat

Kerumunan Massa di Lintasan Stasiun Jakarta, 9 KRL Terlambat

28 Agustus 2026 00:20 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Kerumunan massa di sekitar jalur rel pada perlintasan JPL 41, lintas Stasiun Tanah Abang-Palmerah, Jakarta, berdampak terhadap perjalanan Commuter Line Rangkasbitung, Kamis (27/8) malam. KAI Commuter mencatat sebanyak sembilan per...

Kerumunan massa di sekitar jalur rel pada perlintasan JPL 41, lintas Stasiun Tanah Abang-Palmerah, Jakarta, berdampak terhadap perjalanan Commuter Line Rangkasbitung, Kamis (27/8) malam.

KAI Commuter mencatat sebanyak sembilan perjalanan KRL mengalami keterlambatan hingga 52 menit.

Diketahui, kerumunan massa ini adalah massa yang membubarkan diri usai melakukan aksi di depan Gedung DPR RI.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan imbas adanya kerumunan massa, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung tujuan Tanah Abang perjalanannya hanya sampai Stasiun Palmerah untuk kembali ke Rangkasbitung.

Sedangkan untuk perjalanan Commuter Line sebaliknya, tujuan Rangkasbitung masih tertahan di Stasiun Tanah Abang, dan menunggu aman.

Pukul 19.50

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Presiden Prabowo Ingin Pastikan Distribusi Bantuan Gempa NTT Tepat Sasaran
BN
Presiden Prabowo Ingin Pastikan Distribusi Bantuan Gempa NTT Tepat Sasaran

Presiden Prabowo Ingin Pastikan Distribusi Bantuan Gempa NTT Tepat Sasaran

28 Agustus 2026 00:19 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta distribusi bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan menjangkau hingga wilayah terpencil. Hal itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi NTT pada Rabu...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta distribusi bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan menjangkau hingga wilayah terpencil.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi NTT pada Rabu (26/8/2026).

Ia menegaskan pemerintah akan terus membantu masyarakat yang terdampak gempa.

“Jadi percayalah pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri, kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara,” kata Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga kebencanaan dalam penanganan bencana agar bantuan dan layanan bagi masyarakat terdampak dapat berjalan terpadu.

Pada 15–24 Agustus 2026, pemerintah mencatat telah menyalurkan 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji,

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prabowo Janji Pesantren-Sekolah NU Dapat 4 Layar Interaktif Panel
BN
Prabowo Janji Pesantren-Sekolah NU Dapat 4 Layar Interaktif Panel

Prabowo Janji Pesantren-Sekolah NU Dapat 4 Layar Interaktif Panel

28 Agustus 2026 00:17 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan bantuan layar interaktif panel kepada sekolah dan pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama, langsung empat unit per kelas. Awalnya Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara la...

Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan bantuan layar interaktif panel kepada sekolah dan pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama, langsung empat unit per kelas.

Awalnya Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Nahdlatul Ulama lantaran banyak sekolah dan pesantren di bawah naungan ormas Islam tersebut yang belum menerima bantuan layar interaktif panel.

"Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. minta maaf. karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima," kata Prabowo, saat membuka Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Rabu (28/6).

Prabowo menjelaskan keterlambatan distribusi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Indonesia Sampaikan Duka atas Banjir Bandang dan Longsor di China-Nepal
BN
Indonesia Sampaikan Duka atas Banjir Bandang dan Longsor di China-Nepal

Indonesia Sampaikan Duka atas Banjir Bandang dan Longsor di China-Nepal

28 Agustus 2026 00:14 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Banjir bandang dan longsor besar menghantam wilayah perbatasan Nepal dan China hingga menelan ratusan korban jiwa. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia berduka atas bencana yang menimpa wilayah kedua negara. "Indones...

Banjir bandang dan longsor besar menghantam wilayah perbatasan Nepal dan China hingga menelan ratusan korban jiwa. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia berduka atas bencana yang menimpa wilayah kedua negara.

"Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di wilayah Gyirong, Wilayah Otonomi Xizang, RRT, dan Distrik Rasuwa, Provinsi Bagmati, Nepal, pada 26 Agustus 2026," demikian keterangan Kemlu RI melalui akun X resmi dilihat, Kamis (27/8/2026).

Kemlu menyampaikan solidaritas kepada Pemerintah dan masyarakat RRT dan Nepal, khususnya kepada keluarga korban dan masyarakat yang terdampak.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim untuk Ketiga Kalinya
BN
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim untuk Ketiga Kalinya

KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim untuk Ketiga Kalinya

28 Agustus 2026 00:08 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Silmy Karim, mantan wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan (wamen imipas) periode 2025-2026 sekaligus mantan direktur jenderal im...

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Silmy Karim, mantan wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan (wamen imipas) periode 2025-2026 sekaligus mantan direktur jenderal imigrasi periode 2023-2024. Ini merupakan kali ketiga.

Perpanjangan penahanan tersebut berlaku selama 30 hari, terhitung mulai 2 September hingga 1 Oktober 2026. Silmy merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal di Kementerian Imipas.

"Hari ini, penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan yang ketiga terhadap tersangka SK, selaku wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan 2025-2026 serta selaku dirjen imigrasi 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Budi menjelaskan, perpanjangan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Massa Bersepeda Motor Plat Luar Jakarta Lakukan Provokasi di Pejompongan
BN
Massa Bersepeda Motor Plat Luar Jakarta Lakukan Provokasi di Pejompongan

Massa Bersepeda Motor Plat Luar Jakarta Lakukan Provokasi di Pejompongan

28 Agustus 2026 00:05 Republika - Nasional Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Usai polisi membubarkan massa aksi yang berada di depan Gedung DPR, massa terpecah ke dua sisi. Sebagian bergerak ke arah Senayan, sementara sebagian lainnya berada di sekitar Pejompongan. Pantauan Repub...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Usai polisi membubarkan massa aksi yang berada di depan Gedung DPR, massa terpecah ke dua sisi. Sebagian bergerak ke arah Senayan, sementara sebagian lainnya berada di sekitar Pejompongan.

Pantauan Republika hingga pukul 21.15 WIB menunjukkan massa yang berada di sekitar Senayan telah membubarkan diri. Sementara itu, massa aksi yang berada di sekitar Pejompongan masih memadati area tersebut.

Namun, terdapat satu rombongan massa aksi yang mencuri perhatian. Rombongan tersebut terlihat menaiki sepeda motor dan berhenti di sekitar pintu masuk Tol Pejompongan.

Sejumlah pengendara terlihat mengenakan helm. Namun, tidak sedikit pula yang tidak mengenakan helm. Beberapa kendaraan juga menggunakan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Waketum MUI puji komitmen DPR beri kepastian soal RUU Perampasan Aset
BN
Waketum MUI puji komitmen DPR beri kepastian soal RUU Perampasan Aset

Waketum MUI puji komitmen DPR beri kepastian soal RUU Perampasan Aset

28 Agustus 2026 00:05 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud mengapresiasi para pimpinan DPR RI yang memberikan kepastian waktu pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, yakni paling lambat pada perte...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud mengapresiasi para pimpinan DPR RI yang memberikan kepastian waktu pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, yakni paling lambat pada pertengahan Desember 2026.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Marsudi, tokoh yang digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan kepastian tertulis tersebut menjadi angin segar bagi publik.

Menurutnya, janji tersebut wajib dilaksanakan secara sungguh-sungguh demi menjalankan amanat pimpinan negara.

"Rontoknya negeri ini adalah karena korupsi yang sudah mewabah. Diharapkan dengan adanya perangkap undang-undang yang mengatur ini dan nantinya diturunkan ke peraturan berikutnya secara

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Konservasi Laut Tak Cukup Perluas Kawasan, Tata Kelola Kolaboratif Harus Diperkuat
BN
Konservasi Laut Tak Cukup Perluas Kawasan, Tata Kelola Kolaboratif Harus Diperkuat

Konservasi Laut Tak Cukup Perluas Kawasan, Tata Kelola Kolaboratif Harus Diperkuat

28 Agustus 2026 00:03 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Perluasan kawasan konservasi perairan di Indonesia perlu diiringi dengan tata kelola yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta dukungan pembiay...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Perluasan kawasan konservasi perairan di Indonesia perlu diiringi dengan tata kelola yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta dukungan pembiayaan berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan konservasi dinilai tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah.

Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Hasil Studi Pengelolaan Kolaboratif (Co-Management) Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia yang diselenggarakan Coral Triangle Center (CTC) bersama ICCF Indonesia di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Studi tersebut mengkaji praktik pengelolaan kolaboratif di sejumlah wilayah sekaligus memetakan berbagai tantangan, mulai dari regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, kapasitas pengelola, keterlibatan masyarakat, hingga pendanaan kawasan konservasi.

Direktur Eksekutif CTC Rili Djohani mengatakan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Demo di Depan Gedung DPR Berujung Ricuh, Dua Motor Dibakar Hingga Pos Polisi Terbakar
BN
Demo di Depan Gedung DPR Berujung Ricuh, Dua Motor Dibakar Hingga Pos Polisi Terbakar

Demo di Depan Gedung DPR Berujung Ricuh, Dua Motor Dibakar Hingga Pos Polisi Terbakar

27 Agustus 2026 23:59 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat kepolisian masih berupaya membubarkan massa yang masih berusaha bertahan setelah demo di depan Gerbang DPR RI, Senayan, Jakarta berujung ricuh pada Kamis (27/6/2026) malam. Massa yang dipukul mundu...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat kepolisian masih berupaya membubarkan massa yang masih berusaha bertahan setelah demo di depan Gerbang DPR RI, Senayan, Jakarta berujung ricuh pada Kamis (27/6/2026) malam.

Massa yang dipukul mundur dari depan gerbang DPR terpencar ke beberapa titik di antaranya ke kawasan Palmerah dan Pejompongan.

Pantauan wartawan Tribunnews.com di kawasan Pejompongan, Jakarta, sekira pukul 21.30 WIB, massa terus melempari polisi menggunakan batu.

Sementara polisi masih bertahan dan sesekali memukul mundur menggunakan gas air mata.

Massa di kawasan Pejompongan masih cukup besar.

Kericuhan di kawasan Pejompongan turut berdampak pada arus lalu lintas.

Ruas jalan dari arah Bendungan Hilir menuju

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Tolak Praperadilan Febrie, Hakim: Status Tersangka Sah
BN
Tolak Praperadilan Febrie, Hakim: Status Tersangka Sah

Tolak Praperadilan Febrie, Hakim: Status Tersangka Sah

27 Agustus 2026 23:55 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Richard Edwin Basoek menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kej...

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Richard Edwin Basoek menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.

Dalam putusannya, hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan terhadap Febrie telah sesuai dengan ketentuan. Tindakan tersebut meliputi penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga penetapan Febrie sebagai tersangka.

"Mengadili, dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Richard saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Dengan putusan tersebut, permohonan praperadilan pertama yang diajukan Febrie dinyatakan kandas.

Meski permohonan pertama

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 337 338 339 340 341 ... 370 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 27

YPWIK@2026