Kurator Berita YPWIK 7 September 2026 00:15 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 543 Pendidikan 310 Tekno 556 Olahraga 1176 Ekonomi 3039 Kesehatan 393 Nasional 4039 Berita Daerah 283 Gaya Hidup 61 Luar Negeri 591 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
KLH: Penerimaan denda lingkungan lampaui target, capai Rp1,6 triliun
BN
KLH: Penerimaan denda lingkungan lampaui target, capai Rp1,6 triliun

KLH: Penerimaan denda lingkungan lampaui target, capai Rp1,6 triliun

3 September 2026 14:55 Antara - Terkini Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat realisasi penerimaan denda administrasi atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup hingga Juni telah menembus Rp1,6 triliun atau melampaui dari target tahunan yan...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat realisasi penerimaan denda administrasi atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup hingga Juni telah menembus Rp1,6 triliun atau melampaui dari target tahunan yang ditetapkan senilai Rp400 miliar.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan melesatnya perolehan denda tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi penegakan hukum multipintu (multi-door approach) yang agresif terhadap korporasi perusak lingkungan.

"Di tahun ini target pendapatan kita dari denda lingkungan itu Rp400 miliar. Faktanya sampai bulan Juni saja sudah terkumpul Rp1,6 triliun," kata Menteri LH Jumhur hidayat.

Jumhur memaparkan besarnya nilai denda yang dijatuhkan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Dengar Keluhan Pengusaha, Menperin Minta Kemenkeu Beri Atensi Soal Mekanisme Restitusi Pajak
BN
Dengar Keluhan Pengusaha, Menperin Minta Kemenkeu Beri Atensi Soal Mekanisme Restitusi Pajak

Dengar Keluhan Pengusaha, Menperin Minta Kemenkeu Beri Atensi Soal Mekanisme Restitusi Pajak

3 September 2026 14:55 IDX Channel - Economics Ekonomi

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti maraknya keluhan dari kalangan pelaku usaha mengenai hambatan dalam proses restitusi pajak. Menurutnya, persoalan pengembalian kelebihan bayar paja...

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti maraknya keluhan dari kalangan pelaku usaha mengenai hambatan dalam proses restitusi pajak. Menurutnya, persoalan pengembalian kelebihan bayar pajak ini merupakan isu krusial bagi dunia industri lantaran berdampak langsung terhadap stabilitas arus kas korporasi.

Agus menyebutkan, aspirasi senada turut disampaikan secara resmi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Para pengusaha sangat mengandalkan percepatan pencairan dana restitusi demi menjaga ketahanan likuiditas perusahaan, khususnya saat harus membiayai operasional dan pengerjaan berbagai proyek baru.

"Keluhan dari Kadin memang juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan ke kami mengenai restitusi. Dan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Ini Aturan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Masa Kerja hingga Perpanjangan
BN
Ini Aturan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Masa Kerja hingga Perpanjangan

Ini Aturan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Masa Kerja hingga Perpanjangan

3 September 2026 14:55 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu skema yang disiapkan pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Skema PPPK paruh waktu memiliki kete...

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu skema yang disiapkan pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.

Skema PPPK paruh waktu memiliki ketentuan tersendiri, termasuk mengenai masa kontrak, evaluasi kinerja, hingga kemungkinan perpanjangan perjanjian kerja.

Seperti PPPK pada umumnya, pegawai yang masuk dalam skema paruh waktu bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Perjanjian tersebut menjadi dasar hubungan kerja sekaligus memuat berbagai ketentuan yang perlu dipahami sejak awal pengangkatan.

Aturan mengenai PPPK paruh waktu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pemerintah Bagi-bagi 100 Bus Sekolah Tahun Depan
BN
Pemerintah Bagi-bagi 100 Bus Sekolah Tahun Depan

Pemerintah Bagi-bagi 100 Bus Sekolah Tahun Depan

3 September 2026 14:55 CNBC Indonesia - News Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp5,15 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program transportasi darat, mul...

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp5,15 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program transportasi darat, mulai dari pembangunan sistem angkutan umum massal di Medan dan Bandung, hingga pengadaan 100 unit bus sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pagu anggaran 2027 tersebut telah mendapatkan tambahan Rp843,07 miliar dari pagu indikatif sebelumnya.

"Pada tahap pagu anggaran ini, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan komposisi pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,15 triliun. Ini mendekati anggaran di tahun 2025," kata Aan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Komnas HAM siap berkolaborasi dengan Pansus DPD atasi konflik Papua
BN
Komnas HAM siap berkolaborasi dengan Pansus DPD atasi konflik Papua

Komnas HAM siap berkolaborasi dengan Pansus DPD atasi konflik Papua

3 September 2026 14:54 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan siap berkolaborasi dengan Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD untuk mengatasi konflik keamanan dan kemanusiaan di Papua. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan siap berkolaborasi dengan Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD untuk mengatasi konflik keamanan dan kemanusiaan di Papua.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai pembentukan Pansus Papua DPD RI menjadi langkah untuk meningkatkan perhatian terhadap isu Papua.

“Tentu Komnas HAM dengan senang hati mendukung dan berkolaborasi ke depan, terutama dari tugas dan kewenangan Komnas HAM yang fokus pada persoalan HAM,” ucap dia dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Pansus Papua DPD di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim khusus konflik Papua sejak 2022.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Wali Kota Jakpus minta potensi Bulan Dana PMI 2026 dioptimalkan
BN
Wali Kota Jakpus minta potensi Bulan Dana PMI 2026 dioptimalkan

Wali Kota Jakpus minta potensi Bulan Dana PMI 2026 dioptimalkan

3 September 2026 14:54 Antara - Terkini Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta agar seluruh jajaran mengoptimalkan potensi penggalangan Bulan Dana PMI 2026 karena peluang perolehan dana dinilai masih lebih besar dari target Rp5,5 miliar y...

Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta agar seluruh jajaran mengoptimalkan potensi penggalangan Bulan Dana PMI 2026 karena peluang perolehan dana dinilai masih lebih besar dari target Rp5,5 miliar yang ditetapkan.

"Kalau berbicara potensi, hitung-hitungannya hampir Rp6,6 miliar, tetapi akhirnya ditetapkan target Rp5,5 miliar. Jadi, sebenarnya masih ada potensinya di atas Rp5,5 miliar," kata Arifin dalam acara peluncuran Bulan Dana PMI Kota Jakarta Pusat 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penetapan target harus dilakukan secara optimistis dan dievaluasi setiap tahun dengan melihat potensi yang belum sepenuhnya digarap.

Dia menilai peningkatan target diperlukan karena kebutuhan pelayanan kemanusiaan PMI

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
3 Orang Terluka Akibat Kebakaran Kontrakan di Koja Jakut
BN
3 Orang Terluka Akibat Kebakaran Kontrakan di Koja Jakut

3 Orang Terluka Akibat Kebakaran Kontrakan di Koja Jakut

3 September 2026 14:53 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara (Jakut), dilanda kebakaran. Sebanyak 3 orang terluka akibat kebakaran itu. "Korban, 3 orang luka bakar. Objek yang terbakar rumah kontrakan 6 pintu," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakar...

Rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara (Jakut), dilanda kebakaran. Sebanyak 3 orang terluka akibat kebakaran itu.

"Korban, 3 orang luka bakar. Objek yang terbakar rumah kontrakan 6 pintu," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakut, Gatot Sulaiman, Kamis (3/9/2026).

Kebakaran di Jalan Yos Sudarso, RT 03 RW 14, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, itu dilaporkan pada pukul 18.09 WIB, Rabu (2/9). Sebanyak 11 unit mobil pompa dan 55 personel pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk memadamkan api.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
3 Orang Luka Akibat Kontrakan 6 Pintu di Koja Kebakaran
BN
3 Orang Luka Akibat Kontrakan 6 Pintu di Koja Kebakaran

3 Orang Luka Akibat Kontrakan 6 Pintu di Koja Kebakaran

3 September 2026 14:53 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara (Jakut) dilanda kebakaran. Sebanyak 3 orang terluka akibat kebakaran itu. "Korban, 3 orang luka bakar. Objek yang terbakar rumah kontrakan 6 pintu," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakara...

Rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara (Jakut) dilanda kebakaran. Sebanyak 3 orang terluka akibat kebakaran itu.

"Korban, 3 orang luka bakar. Objek yang terbakar rumah kontrakan 6 pintu," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakut, Gatot Sulaiman, Kamis (3/9/2026).

Kebakaran di Jalan Yos Sudarso RT 03 RW 14 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja itu dilaporkan pada pukul 18.09 WIB Rabu (2/9) kemarin. Sebanyak 11 unit mobil pompa dan 55 personel pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk memadamkan api.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kemenhub Respons Insiden Pecah Ban Garuda di Bandara Sultan Hasanuddin
BN
Kemenhub Respons Insiden Pecah Ban Garuda di Bandara Sultan Hasanuddin

Kemenhub Respons Insiden Pecah Ban Garuda di Bandara Sultan Hasanuddin

3 September 2026 14:53 Republika - Ekonomi Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menerima laporan terkait insiden pesawat Garuda Indonesia GA604 dengan registrasi PK-GFS, tipe Boeing 737-800, rute Bandar Udara Internasion...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menerima laporan terkait insiden pesawat Garuda Indonesia GA604 dengan registrasi PK-GFS, tipe Boeing 737-800, rute Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK)–Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG). Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa mengatakan pesawat tersebut mengalami pecah ban pada roda utama (main wheel) nomor 3 setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (3/9/2026).

"Berdasarkan laporan yang diterima, pada pukul 05.52 WIB, Tower JATSC Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta memberikan informasi kepada Pilot in Command (PIC) bahwa setelah airborne diketahui roda utama (main wheel) nomor 3 mengalami pecah ban," ujar Lukman

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
PT DKI Kuatkan Vonis 3 Tahun Nicko Widjaja dalam Kasus Korupsi TaniHub
BN
PT DKI Kuatkan Vonis 3 Tahun Nicko Widjaja dalam Kasus Korupsi TaniHub

PT DKI Kuatkan Vonis 3 Tahun Nicko Widjaja dalam Kasus Korupsi TaniHub

3 September 2026 14:52 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan hukuman terhadap eks Direktur BRI Ventura Nicko Widjaja dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi pada PT Tani Group Indonesia (TaniHub). Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Banding Elyta Ras Ginting dalam sidang di PT DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026). "Menguatkan putusan Pengad...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan hukuman terhadap eks Direktur BRI Ventura Nicko Widjaja dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi pada PT Tani Group Indonesia (TaniHub).

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Banding Elyta Ras Ginting dalam sidang di PT DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026).

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2026/PN Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2026 yang dimintakan banding tersebut," ucap Elyta Ras Ginting saat membacakan putusan, Kamis.

Dengan demikian, Nicko tetap divonis 3 tahun penjara sesuai vonis yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Tipikor. 

Dalam putusannya, majelis hakim juga menetapkan agar

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Negara Bisa Genggam Lebih dari 5% Saham Bursa
BN
Negara Bisa Genggam Lebih dari 5% Saham Bursa

Negara Bisa Genggam Lebih dari 5% Saham Bursa

3 September 2026 14:52 DetikFinance Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal porsi saham Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bisa digenggam oleh lembaga negara melalui mekanisme demutualisasi. Aturan tersebut nantinya tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) yang dijadw...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal porsi saham Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bisa digenggam oleh lembaga negara melalui mekanisme demutualisasi. Aturan tersebut nantinya tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) yang dijadwalkan terbit September ini.

Berdasarkan rancangan POJK yang tengah disusun, terdapat batas maksimum kepemilikan satu pihak atas saham BEI yakni sebesar 5%. Ketentuan ini berlaku secara umum, baik pemegang saham dari Anggota Bursa (AB) maupun lembaga negara.

"Dalam konsep POJK sekarang kami bunyikan ketentuan di 5%. Untuk semuanya. Jadi pihak yang akan menjadi pemegang saham Bursa Efek, setiap pihak tersebut, sepanjang memiliki porsi kepemilikan dibandingkan jumlah saham yang dikeluarkan oleh

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kementerian PU tuntaskan penanganan Jembatan Lumut di Aceh Tengah
BN
Kementerian PU tuntaskan penanganan Jembatan Lumut di Aceh Tengah

Kementerian PU tuntaskan penanganan Jembatan Lumut di Aceh Tengah

3 September 2026 14:52 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuntaskan penanganan permanen Jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan infrastruktur jembatan di wilayah terdampak...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuntaskan penanganan permanen Jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan infrastruktur jembatan di wilayah terdampak bencana menjadi bagian penting dalam memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, akses yang tetap terbuka dibutuhkan agar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses jalan kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Dody, di Jakarta, Kamis.

Hingga 31 Agustus 2026, jembatan yang berada pada ruas Uwaq-Batas Aceh Tengah/Gayo Lues

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 570 571 572 573 574 ... 916 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 1

YPWIK@2026