Kurator Berita YPWIK 3 September 2026 23:04 WITA online: 1
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 744 Pendidikan 426 Tekno 585 Olahraga 1411 Ekonomi 3485 Kesehatan 423 Nasional 4599 Berita Daerah 664 Gaya Hidup 51 Luar Negeri 755 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Ini Titik Sumber Gempa M 4,3 di Cianjur yang Terasa hingga Jakarta
BN
Ini Titik Sumber Gempa M 4,3 di Cianjur yang Terasa hingga Jakarta

Ini Titik Sumber Gempa M 4,3 di Cianjur yang Terasa hingga Jakarta

1 September 2026 19:27 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Gempa bumi dirasakan di sejumlah wilayah di Jakarta. Titik gempa itu berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa itu berkekuatan magnitudo (M) 4,3. Tit...

Gempa bumi dirasakan di sejumlah wilayah di Jakarta. Titik gempa itu berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa itu berkekuatan magnitudo (M) 4,3. Titiknya berada di 6.93 Lintang Selatan, 107.10 Bujur Timur.

"Info Gempa Mag:4.3, 01-Sep-2026 17:53:10 WIB," demikian postingan @bmkgwilayah2, Selasa (1/9/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK Usul Tambah Anggaran Sebesar Rp 774 Miliar
BN
Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK Usul Tambah Anggaran Sebesar Rp 774 Miliar

Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK Usul Tambah Anggaran Sebesar Rp 774 Miliar

1 September 2026 19:27 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp 774,31 miliar. "Kami memohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027," kata Ketua KPK Setyo Bud...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp 774,31 miliar.

"Kami memohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Setyo menyebut permohonan ini diajukan lantaran pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026 lalu.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, KPK mendapatkan alokasi pagu anggaran 2027 sebesar Rp 1,447,8 triliun.

Kini turun sekitar Rp 134

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Sidang Kuota Haji, 'Bajak Laut' Dititipi US$406.000 untuk Staf Yaqut
BN
Sidang Kuota Haji, 'Bajak Laut' Dititipi US$406.000 untuk Staf Yaqut

Sidang Kuota Haji, 'Bajak Laut' Dititipi US$406.000 untuk Staf Yaqut

1 September 2026 19:26 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan mantan Staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri alias Bahri alias Bajak Laut dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan p...

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan mantan Staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri alias Bahri alias Bajak Laut dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024, Selasa (1/9).

"Baik, Pak Saiful Bahri alias Pak Bahar alias... apa benar Pak... alias bajak laut?," tanya Jaksa.

Mendengar itu, jaksa mengaku terkesima dengan nama panggilan dari saksi tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, Syaiful mengaku sempat dititipkan uang dari Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Uang itu diperuntukkan untuk Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex selaku Staf Khusus

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Polisi Ringkus Sindikat Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi di Jakbar
BN
Polisi Ringkus Sindikat Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi di Jakbar

Polisi Ringkus Sindikat Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi di Jakbar

1 September 2026 19:25 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Polres Metro Jakarta Barat menangkap sindikat pencurian modus ganjal ATM. Sebanyak empat pelaku ditangkap setelah menjalankan aksinya menjebak korban memakai tusuk gigi untuk mengganjal ATM. "Jadi si tersangka ini sudah sindikat....

Polres Metro Jakarta Barat menangkap sindikat pencurian modus ganjal ATM. Sebanyak empat pelaku ditangkap setelah menjalankan aksinya menjebak korban memakai tusuk gigi untuk mengganjal ATM.

"Jadi si tersangka ini sudah sindikat. Ada yang memantau dari luar, dan ada juga yang sudah standby di ATM dua orang. Nah, standby di ATM dua orang ini tugasnya adalah yang pertama, ada yang mengganjal menggunakan tusuk gigi di tempat masuknya kartu ATM," kata Kapolres Jakarta Barat Kombes Nasriadi dalam jumpa pers di Mapolres Jakbar, Selasa (1/9/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pemkab Bandung siapkan pembebasan PBB bagi pemilik sawah LP2B
BN
Pemkab Bandung siapkan pembebasan PBB bagi pemilik sawah LP2B

Pemkab Bandung siapkan pembebasan PBB bagi pemilik sawah LP2B

1 September 2026 19:23 Antara - Terkini Nasional

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyiapkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai insentif bagi pemilik lahan yang mempertahankan sawahnya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta...

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyiapkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai insentif bagi pemilik lahan yang mempertahankan sawahnya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Selasa, mengatakan pemberian insentif tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah kepada pemilik lahan yang ikut menjaga keberadaan sawah agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

"Nanti khusus untuk LP2B ini kita bebaskan pajak, tidak usah bayar pajak setiap tahunnya. Ini salah satu komitmen," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut disiapkan setelah lahan yang masuk LP2B ditetapkan melalui proses bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Komisi III DPR setujui tambahan anggaran tahun 2027 BNN Rp5,05 triliun
BN
Komisi III DPR setujui tambahan anggaran tahun 2027 BNN Rp5,05 triliun

Komisi III DPR setujui tambahan anggaran tahun 2027 BNN Rp5,05 triliun

1 September 2026 19:22 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional untuk tahun 2027 sebesar Rp5.050.055.677.000 (Rp5,05 triliun). Dengan persetujuan itu, total pagu anggaran BNN tahun depan diproyeksika...

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional untuk tahun 2027 sebesar Rp5.050.055.677.000 (Rp5,05 triliun).

Dengan persetujuan itu, total pagu anggaran BNN tahun depan diproyeksikan bertambah menjadi Rp6.497.125.257.000 (Rp6,49 triliun) dari sebelumnya Rp1.447.069.580.000 (Rp1,44 triliun).

"Komisi III DPR menyetujui usulan tambahan anggaran beserta program yang diajukan BNN sebesar Rp5,05 triliun sehingga menjadi sebesar Rp6,49 triliun," demikian kesimpulan yang disetujui dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana menjelaskan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, lembaganya memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,44 triliun.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KKP layani 162 dokumen perizinan nelayan lewat gerai di KNMP
BN
KKP layani 162 dokumen perizinan nelayan lewat gerai di KNMP

KKP layani 162 dokumen perizinan nelayan lewat gerai di KNMP

1 September 2026 19:22 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melayani 162 dokumen perizinan usaha nelayan melalui kegiatan gerai layanan di sejumlah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Di...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melayani 162 dokumen perizinan usaha nelayan melalui kegiatan gerai layanan di sejumlah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan layanan tersebut merupakan upaya jemput bola untuk membantu nelayan, khususnya pemilik kapal di bawah 30 gross tonnage (GT), yang belum memahami mekanisme pengurusan perizinan secara daring.

"Kita ingin nelayan memiliki usaha yang tertata dan didukung dokumen yang sesuai. Karena itu, KKP terus mendorong kemudahan pengurusan perizinan,” kata Lotharia dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

KKP menggelar Sosialisasi dan Gerai Dokumen Kapal

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset Untuk Efek Jera Koruptor
BN
KPK Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset Untuk Efek Jera Koruptor

KPK Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset Untuk Efek Jera Koruptor

1 September 2026 19:17 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dan DPR RI dalam mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. KPK menilai regulasi ini menjadi i...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dan DPR RI dalam mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

KPK menilai regulasi ini menjadi instrumen hukum vital untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi sekaligus mengembalikan keuangan negara secara maksimal.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan posisi lembaga antirasuah yang terus berada di garis depan dalam mengawal penguatan instrumen perampasan aset hasil kejahatan.

"Posisi KPK saya pastikan ada di posisi yang mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang lebih kuat. Bagaimana kemudian pemberantasan korupsi yang lebih kuat tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Duo Maling Modus Pecah Kaca di Bogor Ditangkap, 1 Residivis
BN
Duo Maling Modus Pecah Kaca di Bogor Ditangkap, 1 Residivis

Duo Maling Modus Pecah Kaca di Bogor Ditangkap, 1 Residivis

1 September 2026 19:17 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Polisi menangkap pelaku pencurian dengan modus pecah kaca di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu pelakunya merupakan residivis atau pernah mendekam di tahanan. "Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan...

Polisi menangkap pelaku pencurian dengan modus pecah kaca di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu pelakunya merupakan residivis atau pernah mendekam di tahanan.

"Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka, salah satunya diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang sebelumnya pernah menjalani hukuman pidana di Lapas Kebon Waru, Bandung," kata Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Keduanya ditangkap pada Selasa (18/8) sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah kafe yang berada di Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Duga Praktik Pemerasan Izin Tinggal WNA Masih Terjadi Pasca-OTT Silmy Karim
BN
KPK Duga Praktik Pemerasan Izin Tinggal WNA Masih Terjadi Pasca-OTT Silmy Karim

KPK Duga Praktik Pemerasan Izin Tinggal WNA Masih Terjadi Pasca-OTT Silmy Karim

1 September 2026 19:16 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemerasan dan penerimaan uang terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) masih terjadi pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan. “Jadi, pasca terjadinya peristiwa tertangkap tangan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemerasan dan penerimaan uang terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) masih terjadi pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan.

“Jadi, pasca terjadinya peristiwa tertangkap tangan, KPK menduga bahwa praktik-praktik penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum di imigrasi ini masih terus dilakukan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

“Artinya meskipun penyidikan ini sudah berproses di KPK, masih ada oknum-oknum yang tetap, ada tarif untuk approval layanan keimigrasian di tingkat-tingkat kanim,” sambung dia.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pengamat Desak Polisi Usut Tuntas Aktor di Balik Kerusuhan Demo 27 Agustus, Singgung Dalih Ormas
BN
Pengamat Desak Polisi Usut Tuntas Aktor di Balik Kerusuhan Demo 27 Agustus, Singgung Dalih Ormas

Pengamat Desak Polisi Usut Tuntas Aktor di Balik Kerusuhan Demo 27 Agustus, Singgung Dalih Ormas

1 September 2026 19:14 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meminta Polri mengusut tuntas aktor di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Keric...

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meminta Polri mengusut tuntas aktor di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Kericuhan terjadi di sejumlah titik di Jakarta Pusat setelah massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, beraudiensi dengan pimpinan DPR RI, lalu membubarkan diri.

Dalam aksi tersebut, AMPB menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Setelah itu, sejumlah elemen lain mulai dari mahasiswa dan masyarakat datang ke kawasan gedung parlemen untuk menggelar aksi. Mereka bertahan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
PLN nyatakan siap dukung percepatan pengembangan PLTS 100 GWp
BN
PLN nyatakan siap dukung percepatan pengembangan PLTS 100 GWp

PLN nyatakan siap dukung percepatan pengembangan PLTS 100 GWp

1 September 2026 19:14 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan siap mendukung penuh percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sebagaimana yang diperintahkan oleh Presid...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan siap mendukung penuh percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, tutur dia, PLN akan totalitas agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan.

“Ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung terwujudnya swasembada energi melalui pemanfaatan energi hijau domestik dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 177 178 179 180 181 ... 384 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 53

YPWIK@2026