Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidnag Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan demokrasi harus menjadi cara hidup bermasyarakat sehingga tidak berhenti pada mekanisme pemilihan dan penghitungan suara.

Pasalnya, kata dia, di dalam demokrasi, kekuasaan selalu terbuka untuk dikritik dan dibatasi.

"Hal ini sebagaimana pemikiran Mohammad Natsir," kata Yusril dalam acara BJ Habibie Memorial Lecture Ke-5, di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, ia menyebut demokrasi berdiri di atas lima pilar, yaitu legitimasi, keadilan, etika publik, pembatasan kekuasaan, serta pertanggungjawaban.

Pada legitimasi, Yusril menuturkan kekuasaan merupakan amanah dan memperoleh persetujuan rakyat. Sementara pada pilar keadilan, ditegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan dijalankan

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara yang sempat terganggu operasionalnya karena erupsi Gunung Sinabung kini sudah mulai beroperasi normal kembali, Rabu (2/9/2026).

Setelah satu hari terganggu, kini para penumpang yang gagal terbang pada Selasa (1/9/2026) mulai memadati bandara.

Fajar, seorang penumpang mengatakan sempat membatalkan perjalanannya kemarin lalu hari ini ia akan terbang kembali.

"Saya mau ke Palembang harusnya kemarin berangkat pukul 11.35 tapi karena dibatalkan makanya kemarin pilih refund dan beli tiket lagi untuk hari ini."

"Masih sama mau naik Super Air Jet lagi ini dijam yang sama," ucap Fajar, dikutip dari Tribun-Medan.com.

Fajar berada di Medan

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya secara resmi mengumumkan penetapan 47 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8) pekan lalu. 

Para tersangka diduga terlibat dalam aksi penganiayaan serta perusakan berbagai fasilitas publik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengonfirmasi status hukum puluhan orang tersebut di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (2/9) hari ini.

"Selanjutnya penyidik telah menetapkan tersangka terhadap 47 orang terkait dengan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan," ungkap Iman.

Langkah hukum ini diambil setelah pihak kepolisian

.....selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah memeriksa Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, pada 4 dan 10 Agustus 2026.

Agenda itu tidak ada di jadwal pemeriksaan KPK karena merupakan jadwal ulang. Vinna Ledy dipanggil pada Senin, 3 Agustus 2026, tetapi tidak hadir. KPK tidak memberi informasi perihal penjadwalan ulang pemeriksaan.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.

"Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 dan 10 Agustus 2026, di gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyatakan sterilisasi kawasan pelabuhan menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola, pengawasan, serta memastikan keselamatan, keamanan dan ketertiban aktivitas penyeberangan.

"Penerapan sterilisasi dilakukan melalui pengaturan dan pembatasan akses orang maupun kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan," kata Heru terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

ASDP resmi menerapkan sterilisasi kawasan pelabuhan sebagai bagian dari penguatan keselamatan, keamanan dan ketertiban aktivitas di pelabuhan termasuk di salah satu simpul penyeberangan tersibuk di Indonesia, yaitu Pelabuhan Merak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh dan akademisi hukum yang tergabung dalam Pegiat Independensi dan Reformasi Lembaga Peradilan (PILAR) menyampaikan kekecewaan terhadap seleksi Calon Hakim Agung (CHA) 2026 yang dilakukan Komisi Yudisial (KY).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti mengatakan, seleksi untuk mengisi 11 hakim agung memunculkan berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan konflik kepentingan, minimnya keterbukaan, penyempitan partisipasi publik, serta hasil yang sulit dijelaskan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak integritas.

"Kami menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap proses dan hasil seleksi Calon Hakim Agung 2026 oleh Komisi Yudisial," kata Susi selaku perwakilan PILAR, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8) lalu.

"Selanjutnya penyidik telah menetapkan tersangka terhadap 47 orang terkait dengan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi, menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV) dan memeriksa berbagai video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kerusuhan pada 27 Agustus 2026 itu terjadi di sejumlah lokasi, di

.....selengkapnya

Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengatakan proyek pembangunan sekolah oleh pihak swasta yang merusak Sungai Cikalumpang belum memiliki izin. Ia pun mengatakan proyek tersebut telah berhenti.

Najib menyebut telah menggelar peninjauan mendadak (sidak) ke lokasi di Desa Kadubeurem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Najib pun bertemu dengan pemilik lahan, Wayan Hadi Kusumo.

"Jadi kita hadir di sana untuk menyampaikan, pertama, kegiatan yang terkait dengan baik usaha maupun aktivitas lain-lainnya, diimbau pertama menempuh permohonan izin ke pemerintah daerah. Itu dulu yang kita minta. Jadi kita minta supaya dihentikan dulu sementara aktivitas pematangan lahan lah," kata Najib, Rabu (2/9/2026).

.....selengkapnya

tvOnenews.com - Nama Lylia mendadak menjadi sasaran pencarian warganet setelah muncul narasi tentang video viral berdurasi tujuh menit yang disebut-sebut berkaitan dengan seorang kasir minimarket. 

Nama tersebut beredar luas di TikTok dan X, bahkan mendorong sejumlah pengguna media sosial memburu akun pribadi perempuan yang dikaitkan dengan video tersebut.

Namun, ketika rasa penasaran publik semakin besar, Lylia justru tampil memberikan bantahan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam video yang ramai diperbincangkan tersebut. 

Klarifikasi itu disampaikan melalui akun TikTok @lyliasistemhitam pada 25 Agustus 2026, setelah namanya terus dikaitkan dengan narasi yang beredar.

“Aku udah cape jelasin satu satu, itu bukan aku,”

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tengah jadi sorotan dan menuai kritikan.

Bahkan, muncul petisi penolakan secara online yang dibuat oleh warga.

Sebagai informasi, Menteri Energi, Sumber Daya Alam, dan Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja menerbitkan izin penugasan dan eksplorasi untuk pemanfaatan WKP Gunung Ungaran seluas sekitar 29.800 hektare yang mencakup Kabupaten Semarang dan sebagian wilayah perbatasan Kabupaten Kendal.

Untuk pelaksanaan proyek ini, nantinya akan dilakukan pengeboran hingga kedalaman sekitar 1.900-2.200 meter (1,9 hingga 2,0 kilometer) untuk memastikan potensi panas bumi atau geothermal

.....selengkapnya

Pembongkaran SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan sedang berlangsung. Sejumlah pekerja sudah mulai membongkar bangunan sekolah yang tampak rusak.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (2/9/2026) para pekerja terlihat mulai membongkar bagian atap lebih dulu. Mereka melepas genteng lalu menatanya di sekitar bangunan.

Ruangan kelas yang ambruk masih terlihat jelas. Puing-puing masih berserakan di bagian dalam bangunan.

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di luar negeri kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menemukan tidak semua orang yang meminta bantuan kepulangan dapat serta-merta dikategorikan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Fenomena itu terlihat dari banyaknya WNI yang terlibat pekerjaan ilegal, khususnya dalam jaringan penipuan daring (online scam) di sejumlah negara, tetapi kemudian meminta perlindungan dan mengaku sebagai korban ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan maupun keimigrasian.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan pemerintah perlu melihat setiap kasus secara objektif untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memenuhi unsur sebagai korban TPPO.

Menurut Christina,

.....selengkapnya