Kurator Berita YPWIK 5 September 2026 10:20 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 646 Pendidikan 434 Tekno 646 Olahraga 1346 Ekonomi 3860 Kesehatan 477 Nasional 4845 Berita Daerah 595 Gaya Hidup 57 Luar Negeri 752 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Soal Insiden Pecah Ban saat Mengudara, Garuda Indonesia Pastikan Mendarat Aman Sesuai Standar
BN
Soal Insiden Pecah Ban saat Mengudara, Garuda Indonesia Pastikan Mendarat Aman Sesuai Standar

Soal Insiden Pecah Ban saat Mengudara, Garuda Indonesia Pastikan Mendarat Aman Sesuai Standar

3 September 2026 16:23 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengonfirmasi bahwa pesawat dengan nomor penerbangan GA-604 rute Jakarta–Makassar–Kendari berhasil mendarat dengan aman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Mak...

Jakarta, tvOnenews.com - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengonfirmasi bahwa pesawat dengan nomor penerbangan GA-604 rute Jakarta–Makassar–Kendari berhasil mendarat dengan aman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Kamis (3/9/), meski sempat mengalami kendala pecah ban pada roda utama.

Corporate Communications Division Head Garuda Indonesia, Dicky Irchamsyah menjelaskan bahwa pendaratan berlangsung normal di Makassar yang memang merupakan titik transit resmi penerbangan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini.

"Seluruh penumpang dan awak pesawat berada dalam kondisi selamat," ujar Dicky saat memberikan keterangan tertulis, Kamis (3/9).

Pesawat jenis Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PK-GFS itu diketahui

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Terungkap di Sidang, KMA Pembagian Kuota Haji Terbit Sebelum MOU Indonesia-Arab Saudi
BN
Terungkap di Sidang, KMA Pembagian Kuota Haji Terbit Sebelum MOU Indonesia-Arab Saudi

Terungkap di Sidang, KMA Pembagian Kuota Haji Terbit Sebelum MOU Indonesia-Arab Saudi

3 September 2026 16:23 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1156 Tahun 2023 tentang pembagian kuota tambahan ternyata diundangkan sebelum ada memorandum of understanding (MOU) antara Indonesia dan Arab Saudi.  KMA tersebut diundangkan pada 21 Desember 2023, sementara MOU antara Indonesia dan Arab Saudi berlangsung pada 8 Januari 2024. Fakta tersebut terungkap...

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1156 Tahun 2023 tentang pembagian kuota tambahan ternyata diundangkan sebelum ada memorandum of understanding (MOU) antara Indonesia dan Arab Saudi. 

KMA tersebut diundangkan pada 21 Desember 2023, sementara MOU antara Indonesia dan Arab Saudi berlangsung pada 8 Januari 2024.

Fakta tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta keterangan mantan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Setditjen PHU), Deni Sefianto, terkait KMA 1156.

Dalam persidangan kuota haji tambahan 2023-2024, Kamis (3/9/2026), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, jaksa menunjukkan dokumen KMA 1156 kepada Deni.

Jaksa kemudian memastikan KMA

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Houthi serang pantai barat Yaman dengan 14 rudal balistik
BN
Houthi serang pantai barat Yaman dengan 14 rudal balistik

Houthi serang pantai barat Yaman dengan 14 rudal balistik

3 September 2026 16:23 Antara - Terkini Luar Negeri

Istanbul (ANTARA) - Pejuang Houthi menargetkan serangan ke sejumlah distrik berpenduduk di sepanjang pesisir barat Yaman, di Provinsi Taiz dan Hodeidah, dengan 14 rudal balistik dan serangan drone, kata Pusat Media Angkatan Bersen...

Istanbul (ANTARA) - Pejuang Houthi menargetkan serangan ke sejumlah distrik berpenduduk di sepanjang pesisir barat Yaman, di Provinsi Taiz dan Hodeidah, dengan 14 rudal balistik dan serangan drone, kata Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman pada Kamis.

Pertahanan udara mencegat sejumlah drone di front Taiz dan beberapa lainnya di atas distrik-distrik di sepanjang pesisir barat, demikian pusat tersebut mengutip seorang sumber militer.

Sumber itu memuji “kesiapan tempur yang tinggi pasukan bersenjata Yaman, sembari mengatakan bahwa moral pasukan tetap tinggi dan unit-unit militer di berbagai sektor mempertahankan tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi.

Sumber tersebut mengatakan rudal-rudal balistik itu tidak mengenai posisi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Penempatan 30 Ribu Manajer Kopdes Masih Tunggu SK BP BUMN
BN
Penempatan 30 Ribu Manajer Kopdes Masih Tunggu SK BP BUMN

Penempatan 30 Ribu Manajer Kopdes Masih Tunggu SK BP BUMN

3 September 2026 16:23 DetikFinance Ekonomi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan penempatan 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Badan Pengaturan (BP) BUMN. Saat ini, proses penempatan manajer KDKMP sedan...

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan penempatan 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Badan Pengaturan (BP) BUMN. Saat ini, proses penempatan manajer KDKMP sedang dipersiapkan oleh BP BUMN.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Sesmenkop) Ahmad Zabadi mengatakan pendidikan bagi calon manajer KDKMP telah rampung dilakukan. Lalu, penempatannya akan disiapkan oleh BP BUMN.

"Penempatan ini sedang disiapkan oleh BP BUMN untuk nanti penempatan para manajer nanti di lokasi-lokasi yang sudah siap operasionalnya," ujar Zabadi di kantornya, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Realisasi KPR FLPP BSI (BRIS) Capai 70 Persen dari Target 2026
BN
Realisasi KPR FLPP BSI (BRIS) Capai 70 Persen dari Target 2026

Realisasi KPR FLPP BSI (BRIS) Capai 70 Persen dari Target 2026

3 September 2026 16:23 Kompas - Money Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 70 persen dari target tahun 2026 hingga akhir Juli 2026. Pada tahun ini, BSI menargetkan penyaluran KPR FLPP sebanyak 3.283 unit rumah. Dengan capaian...

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 70 persen dari target tahun 2026 hingga akhir Juli 2026.

Pada tahun ini, BSI menargetkan penyaluran KPR FLPP sebanyak 3.283 unit rumah.

Dengan capaian 70 persen hingga Juli 2026, BSI menempati peringkat pertama secara nasional dalam persentase pencapaian target penyaluran unit FLPP 2026.

Capaian tersebut menjadi bagian dari penyaluran pembiayaan rumah subsidi BSI yang terus diperluas, termasuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kementerian Agama.

Untuk mempercepat penyaluran tersebut, BSI menggandeng Kementerian Agama,

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Cara BPS Ukur Tingkat Kemiskinan Masyarakat Indonesia, Beda dengan Bank Dunia
BN
Cara BPS Ukur Tingkat Kemiskinan Masyarakat Indonesia, Beda dengan Bank Dunia

Cara BPS Ukur Tingkat Kemiskinan Masyarakat Indonesia, Beda dengan Bank Dunia

3 September 2026 16:22 Kompas - Money Ekonomi

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 mencapai 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen. Dengan data itu, BPS mengukur pengeluaran sebesar Rp 3.091,866 juta per rumah tangga per bulan dianggap kurang mampu. Sementara Bank Dunia dengan metode Macro Poverty Outlook pada April 2026 mengukur 64 persen penduduk In...

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 mencapai 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen.

Dengan data itu, BPS mengukur pengeluaran sebesar Rp 3.091,866 juta per rumah tangga per bulan dianggap kurang mampu.

Sementara Bank Dunia dengan metode Macro Poverty Outlook pada April 2026 mengukur 64 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Angka itu di dapat merujuk garis kemiskinan upper middle-income countries 8,30 dollar AS (Rp 146.542) berdasarkan paritas daya beli tahun 2021.

Perhitungan tersebut tidak menggunakan kurs terbaru. Nilai yang digunakan mengacu pada paritas daya beli 2021, yakni 1 dolar AS setara

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kejar Penerimaan Pajak, Purbaya Pilih Benahi Pemungutan daripada Gelar Tax Amnesty
BN
Kejar Penerimaan Pajak, Purbaya Pilih Benahi Pemungutan daripada Gelar Tax Amnesty

Kejar Penerimaan Pajak, Purbaya Pilih Benahi Pemungutan daripada Gelar Tax Amnesty

3 September 2026 16:21 BeritaSatu - Ekonomi Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak berencana menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2027. Pemerintah akan fokus membenahi sistem pemungutan pajak atau tax...

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak berencana menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2027. Pemerintah akan fokus membenahi sistem pemungutan pajak atau tax collection.

Purbaya mengatakan, selama dirinya menjabat menteri keuangan, tax amnesty tidak menjadi kebijakan yang akan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Enggak ada. Saya kan pernah bilang selama saya jadi Menteri Keuangan, enggak ada tax amnesty,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Sebagai gantinya, Purbaya ingin Kementerian Keuangan membenahi proses pemungutan pajak yang sudah berjalan. Fokusnya adalah memperbaiki administrasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Bank Mandiri Taspen Gandeng Nawakara Hadirkan Fasilitas Kredit bagi Pegawai
BN
Bank Mandiri Taspen Gandeng Nawakara Hadirkan Fasilitas Kredit bagi Pegawai

Bank Mandiri Taspen Gandeng Nawakara Hadirkan Fasilitas Kredit bagi Pegawai

3 September 2026 16:21 Republika - Ekonomi Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dan PT Nawakara Perkasa Nusantara bekerja sama menghadirkan fasilitas kredit bagi pegawai di perusahaan layanan keamanan swasta ini. Wakil Direktur Utama PT Bank Mand...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dan PT Nawakara Perkasa Nusantara bekerja sama menghadirkan fasilitas kredit bagi pegawai di perusahaan layanan keamanan swasta ini. Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen, Rudi As Aturridha, mengatakan bahwa kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi kedua perusahaan, khususnya para pegawai Nawakara.

“Kami berharap kerja sama ini benar-benar menjadi win-win partnership,” ujar Rudi dalam sambutannya saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Nawakara Perkasa Nusantara, Fatmawati, Jakarta, dalam keterangan yang diterima Kamis (3/9/2026).

Tidak terbatas pada fasilitas kredit, kerja sama ini juga dapat dikembangkan ke berbagai produk dan layanan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Ekspor Beras Perdana ke Malaysia, RI Semakin Berdaulat dalam Pangan
BN
Ekspor Beras Perdana ke Malaysia, RI Semakin Berdaulat dalam Pangan

Ekspor Beras Perdana ke Malaysia, RI Semakin Berdaulat dalam Pangan

3 September 2026 16:21 CNN Indonesia - Ekonomi Ekonomi

Indonesia baru saja menandatangani Nota Kesepahaman dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium, sekaligus membuka potensi ekspor hingga 200.000 ton beras ke negeri jiran itu dengan nilai mencapai Rp3,4 triliun rupiah. Ke...

Indonesia baru saja menandatangani Nota Kesepahaman dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium, sekaligus membuka potensi ekspor hingga 200.000 ton beras ke negeri jiran itu dengan nilai mencapai Rp3,4 triliun rupiah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan ekspor perdana ke Malaysia ini merupakan perkembangan positif bagi sektor pangan nasional. Di tengah upaya menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat, capaian ini menunjukkan bahwa ketika produksi domestik semakin kuat, Indonesia mulai memiliki ruang untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri secara terukur.

"Ekspor beras ke Malaysia yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi optimisme baru

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan WNA di Kasus TPPU Febrie, Disebut Saksi Meringankan
BN
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan WNA di Kasus TPPU Febrie, Disebut Saksi Meringankan

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan WNA di Kasus TPPU Febrie, Disebut Saksi Meringankan

3 September 2026 16:21 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan untuk memeriksa seorang warga negara asing (WNA) sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. “Memang terjadwal kemarin ada pemeriksaan saksi yang warga negara asing,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, saat ditemui d...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan untuk memeriksa seorang warga negara asing (WNA) sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Memang terjadwal kemarin ada pemeriksaan saksi yang warga negara asing,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, saat ditemui di Kejagung, pada Kamis (3/9/2026).

Anang mengungkapkan, WNA tersebut merupakan saksi meringankan.

Saat ditanya apakah saksi WNA itu untuk menjelaskan soal transaksi kripto, Anang membantahnya.

“Tidak, tidak (WNA soal transaksi kripto),” ujar Anang.

Dalam beberapa hari terakhir, Kejagung memeriksa pihak bank sebagai saksi terkait penyidikan TPPU Febrie.

Anang menuturkan, pemeriksaan terhadap mereka diperlukan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prabowo Ungkap Alasan Sediakan MBG-Kebut Hilirisasi di Depan Putin
BN
Prabowo Ungkap Alasan Sediakan MBG-Kebut Hilirisasi di Depan Putin

Prabowo Ungkap Alasan Sediakan MBG-Kebut Hilirisasi di Depan Putin

3 September 2026 16:21 CNBC Indonesia - News Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur ke-9 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026) waktu setempat. Tema forum yang turut dihadiri Presiden Rusia Vladim...

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur ke-9 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026) waktu setempat. Tema forum yang turut dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin adalah "The Far East: Development for the Benefit of People".

"Saya harus menyampaikan kepada Anda bahwa ini bukan hanya tema bagi Timur Jauh Rusia, ini juga merupakan mandat yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Saat berbicara dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) tahun lalu, Prabowo menjelaskan filosofi ekonomi Indonesia sebagai: realisme, pragmatisme, dan upaya mencapai kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dia menekankan percaya

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Komisi IX: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan atur perluasan jamsos
BN
Komisi IX: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan atur perluasan jamsos

Komisi IX: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan atur perluasan jamsos

3 September 2026 16:20 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk jaminan pesangon. “Jadi, Pasal 1...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk jaminan pesangon.

“Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh,” kata Nihayatul yang akrab disapa Ninik dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ninik menjelaskan usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR RI.

Menurut dia, usulan itu muncul karena selama ini perusahaan telah melakukan pencadangan untuk kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24.

Namun, pencadangan tersebut masih

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 315 316 317 318 319 ... 1139 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 17

YPWIK@2026