Kurator Berita YPWIK 4 September 2026 22:58 WITA online: 2
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 690 Pendidikan 442 Tekno 653 Olahraga 1378 Ekonomi 3877 Kesehatan 476 Nasional 4896 Berita Daerah 607 Gaya Hidup 54 Luar Negeri 765 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Kejar pertumbuhan 6 persen, Menkeu targetkan investasi tumbuh 7 persen
BN
Kejar pertumbuhan 6 persen, Menkeu targetkan investasi tumbuh 7 persen

Kejar pertumbuhan 6 persen, Menkeu targetkan investasi tumbuh 7 persen

1 September 2026 17:46 Antara - Terkini Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan investasi hingga tujuh persen guna memacu pertumbuhan ekonomi mencapai target enam persen pada 2027. “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan investasi hingga tujuh persen guna memacu pertumbuhan ekonomi mencapai target enam persen pada 2027.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen,” ujar Purbaya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pencapaian target tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara.

Pemerintah akan berperan sebagai katalisator investasi, sedangkan sektor swasta diharapkan menjadi motor utama penggerak investasi. Sementara itu, Danantara diarahkan untuk mempercepat investasi produktif, terutama pada sektor

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
BPS: Bali, Banten, dan DIY alami okupansi hotel tertinggi pada Juli
BN
BPS: Bali, Banten, dan DIY alami okupansi hotel tertinggi pada Juli

BPS: Bali, Banten, dan DIY alami okupansi hotel tertinggi pada Juli

1 September 2026 17:46 Antara - Terkini Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Bali, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel klasifikasi bintang tertinggi pada periode Juli 2026. Rinci...

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Bali, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel klasifikasi bintang tertinggi pada periode Juli 2026.

Rinciannya, TPK hotel bintang di Bali terdata sebesar 67,29 persen, Banten 58,89 persen, dan DIY 58,51 persen.

"Kenaikan TPK terutama didorong oleh meningkatnya mobilitas wisatawan domestik dan permintaan akomodasi selama libur sekolah," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Selasa.

Secara keseluruhan, TPK hotel bintang pada Juli 2026 mencapai 54,55 persen, meningkat 0,26 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 1,75 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Faktor lain

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
155 Titik Api Karhutla Kepung Indonesia, BNPB Tumpahkan 3,8 Juta Liter Air untuk Pemadaman
BN
155 Titik Api Karhutla Kepung Indonesia, BNPB Tumpahkan 3,8 Juta Liter Air untuk Pemadaman

155 Titik Api Karhutla Kepung Indonesia, BNPB Tumpahkan 3,8 Juta Liter Air untuk Pemadaman

1 September 2026 17:46 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan situasi terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia hingga Selasa (1/9/2026). Berdasarkan dat...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan situasi terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia hingga Selasa (1/9/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, tercatat sebanyak 155 titik api tersebar di tujuh provinsi prioritas dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan pihaknya terus berjibaku memadamkan api baik melalui operasi darat maupun udara.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama di enam provinsi prioritas,” ujar Berton dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa sore.

Data

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
BI dan pemerintah perkuat strategi pengendalian inflasi pangan
BN
BI dan pemerintah perkuat strategi pengendalian inflasi pangan

BI dan pemerintah perkuat strategi pengendalian inflasi pangan

1 September 2026 17:45 Antara - Terkini Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Gubernur Sementara (Pgs) Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan, pihaknya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat kerja sama untuk menjaga stabilitas harga pangan guna...

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Gubernur Sementara (Pgs) Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan, pihaknya bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat kerja sama untuk menjaga stabilitas harga pangan guna mengendalikan inflasi di daerah.

Salah satu strateginya yakni melalui pengendalian inflasi pangan dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Volatile food inflation-nya lagi naik. Nah, makanya memang BI bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kita juga menangani program untuk pengendalian inflasi pangan,” kata Destry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, peningkatan inflasi menjadi perhatian bersama karena komponen harga bergejolak (volatile food) sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Mekanisme Syura Muktamar NU ke-35 Dinilai Mirip Praktik Pemilihan Muhammadiyah
BN
Mekanisme Syura Muktamar NU ke-35 Dinilai Mirip Praktik Pemilihan Muhammadiyah

Mekanisme Syura Muktamar NU ke-35 Dinilai Mirip Praktik Pemilihan Muhammadiyah

1 September 2026 17:45 PWMU.CO Agama

Mekanisme penentuan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar NU ke-35 dinilai memiliki kemiripan dengan mekanisme pemilihan kepemimpinan di Muhammadiyah. Keduanya sama-sama menempatkan proses musyawarah seba...

Mekanisme penentuan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar NU ke-35 dinilai memiliki kemiripan dengan mekanisme pemilihan kepemimpinan di Muhammadiyah. Keduanya sama-sama menempatkan proses musyawarah sebagai bagian penting dalam menentukan pimpinan organisasi.

Penilaian tersebut disampaikan Muhammad Wahid, S.Pd.I., M.Pd., Pembina Forum Komunikasi Ustadz-Ustadzah (Fokus), yang hadir langsung dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Menurut Muhammad Wahid, mekanisme penentuan pimpinan dalam Muktamar NU ke-35 memiliki pola yang menarik karena peserta tidak secara langsung memilih Ketua Umum PBNU. Peserta muktamar mengusulkan nama-nama calon, sementara proses penentuan selanjutnya dilakukan melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Tanpa Putusan Pidana Bukan Berarti Tanpa Pengadilan dalam RUU Perampasan Aset
BN
Tanpa Putusan Pidana Bukan Berarti Tanpa Pengadilan dalam RUU Perampasan Aset

Tanpa Putusan Pidana Bukan Berarti Tanpa Pengadilan dalam RUU Perampasan Aset

1 September 2026 17:45 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset membuka ruang bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana meski pelaku tidak sampai dijatuhi putusan pidana. Mekanisme ini dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan secara in rem. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, mekanis...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset membuka ruang bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana meski pelaku tidak sampai dijatuhi putusan pidana.

Mekanisme ini dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan secara in rem.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, mekanisme tersebut akan dikombinasikan dengan perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau in persona.

"Perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, bahasa teorinya namanya in persona. Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku pidana atau in rem. Jadi di dua konsep tersebut kita akan kombinasikan," kata Habiburokhman dalam laporan perkembangan RUU

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kenali, Ini Deretan Modus Penipuan Keuangan Harus Diwaspadai
BN
Kenali, Ini Deretan Modus Penipuan Keuangan Harus Diwaspadai

Kenali, Ini Deretan Modus Penipuan Keuangan Harus Diwaspadai

1 September 2026 17:44 Liputan6 - Bisnis Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat mewaspadai beberapa modus penipuan keuangan yang kerap terjadi di Indonesia.  Periode 1 Januari hingga 31 Juli 202...

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat mewaspadai beberapa modus penipuan keuangan yang kerap terjadi di Indonesia. 

Periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026, Satgas PASTI menerima 25.875 pengaduan terkait entitas ilegal yang terdiri atas 22.529 pengaduan pinjaman online ilegal, 3.170 pengaduan investasi ilegal, dan 176 pengaduan gadai ilegal. 

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto membeberkan beberapa penipuan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaduan yang diterima Satgas PASTI.

"Satgas PASTI mengidentifikasi sejumlah modus yang paling sering digunakan pelaku untuk merugikan masyarakat. Modus-modus tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Ekspansi Fiskal Cenderung Melemah
BN
Ekspansi Fiskal Cenderung Melemah

Ekspansi Fiskal Cenderung Melemah

1 September 2026 17:44 Republika - Nasional Nasional

Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Airlangga REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski RAPBN 2027 meningkat dibandingkan tahun 2026, tetapi ruang dan ekspansi f...

Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Airlangga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski RAPBN 2027 meningkat dibandingkan tahun 2026, tetapi ruang dan ekspansi fiskal Indonesia sebetulnya masih lemah. Di tahun 2027 besar dana APBN tercatat sebesar Rp 4.097,2 triliun, sementara tahun 2026 belanja negara tercatat sebesar Rp 3.842,7 triliun. Dari sisi absolut jumlah dana, APBN 2027 memang naik.

Namun demikian, ketika pengalokasian dana APBN lebih banyak untuk kegiatan nonproduktif, maka jangan kaget jika penambahan jumlah dana dalam APBN 2027 tidak bermakna apa-apa untuk menopang pertumbuhan ekonomi –apalagi bermanfaat untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Dengan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Anggaran Kementan 2027 Naik Jadi Rp 28 Triliun, Rp 5 Triliun untuk Perkebunan
BN
Anggaran Kementan 2027 Naik Jadi Rp 28 Triliun, Rp 5 Triliun untuk Perkebunan

Anggaran Kementan 2027 Naik Jadi Rp 28 Triliun, Rp 5 Triliun untuk Perkebunan

1 September 2026 17:44 Kompas - Money Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) ditetapkan sebesar Rp 28,02 triliun untuk 2027, naik dari Rp 23,27 triliun. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja dasar wajib dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). "Pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebe...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) ditetapkan sebesar Rp 28,02 triliun untuk 2027, naik dari Rp 23,27 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja dasar wajib dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

"Pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar Rp 23,27 triliun rupiah menjadi Rp 28,02 triliun," ucap Amran dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Dari total pagu tersebut, sekitar Rp 9,8 triliun dialokasikan untuk belanja dasar wajib. Sementara Rp 18,22 triliun digunakan untuk menjalankan PKPN.

Klaster PKPN yang menjadi tanggung jawab Kementan adalah kedaulatan pangan.

Untuk mendukung

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
IHSG Hari Ini Ditutup Naik 1,14 Persen, 407 Saham Menguat
BN
IHSG Hari Ini Ditutup Naik 1,14 Persen, 407 Saham Menguat

IHSG Hari Ini Ditutup Naik 1,14 Persen, 407 Saham Menguat

1 September 2026 17:42 BeritaSatu - Ekonomi Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (1/9/2026). Berdasarkan data RTI Business, IHSG naik 74,465 poin atau 1,14% ke level 6.599,943. IHSG dibuka di level 6.538,123 da...

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (1/9/2026). Berdasarkan data RTI Business, IHSG naik 74,465 poin atau 1,14% ke level 6.599,943.

IHSG dibuka di level 6.538,123 dan sepanjang perdagangan bergerak pada level tertinggi 6.608,183 serta terendah 6.535,797. Total volume perdagangan mencapai 59,697 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 20,736 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 2,654 juta kali.

Dari keseluruhan perdagangan, sebanyak 407 saham menguat, 215 saham melemah, sedangkan 169 saham tidak mengalami perubahan. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 11.556,593 triliun.

Penguatan IHSG ditopang mayoritas sektor saham. Dari 11 sektor, sembilan sektor berada di zona

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pentagon hadirkan ChatGPT dan Grok khusus untuk kebutuhan pertahanan
BN
Pentagon hadirkan ChatGPT dan Grok khusus untuk kebutuhan pertahanan

Pentagon hadirkan ChatGPT dan Grok khusus untuk kebutuhan pertahanan

1 September 2026 17:42 Antara - Terkini Tekno

Jakarta (ANTARA) - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon menyediakan chatbot kecerdasan artifisial (AI) ChatGPT dari OpenAI dan Grok dari xAI versi khusus untuk 3 juta personel sipil dan militer. Dilansir dari l...

Jakarta (ANTARA) - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon menyediakan chatbot kecerdasan artifisial (AI) ChatGPT dari OpenAI dan Grok dari xAI versi khusus untuk 3 juta personel sipil dan militer.

Dilansir dari laporan Tech Crunch pada Senin (31/8) waktu setempat, kedua layanan yang bernama ChatGPT Mil dan Grok for Government itu merupakan layanan (AI) khusus yang telah disesuaikan dengan kebutuhan militer dan pertahanan.

ChatGPT Mil dan Grok for Government kini tersedia melalui GenAI.mil, sebuah portal AI terpusat yang diluncurkan Pentagon tahun lalu.

Portal tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada pegawai Departemen Pertahanan AS terhadap berbagai model AI komersial tanpa

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Aset Hasil Kejahatan Sudah Bisa Dirampas Negara, Mengapa RUU Perampasan Aset Masih Dibutuhkan?
BN
Aset Hasil Kejahatan Sudah Bisa Dirampas Negara, Mengapa RUU Perampasan Aset Masih Dibutuhkan?

Aset Hasil Kejahatan Sudah Bisa Dirampas Negara, Mengapa RUU Perampasan Aset Masih Dibutuhkan?

1 September 2026 17:42 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com- Negara selama ini sebenarnya sudah memiliki kewenangan untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara korupsi, narkotika, pencucian uang, hingga sejumlah kejahatan lainnya, aset yang terbukti berasal dari atau digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Bahkan, hasil perampas...

JAKARTA, KOMPAS.com- Negara selama ini sebenarnya sudah memiliki kewenangan untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam perkara korupsi, narkotika, pencucian uang, hingga sejumlah kejahatan lainnya, aset yang terbukti berasal dari atau digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Bahkan, hasil perampasan tersebut pada akhirnya dapat dikembalikan kepada negara.

Lantas, jika kewenangan itu sudah tersedia, mengapa masih diperlukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan seiring DPR dan pemerintah kembali mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

Apalagi DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Perbedaan mekanisme perampasan aset

Pakar hukum pidana Universitas

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 707 708 709 710 711 ... 1154 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 85

YPWIK@2026